KPK Sita Rp1,5 Miliar terkait Kasus Korupsi Bupati Bangkalan
MILENIALNEWS.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp1,5 miliar terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi Bupati Bangkalan periode 2018-2023 R Abdul Latif Amin Imron (RALAI).
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di agenda puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022).
“Dari proses penyidikan ini, kami juga telah melakukan penyitaan uang di antaranya uang Rp1,5 miliar yang menjadi barang bukti,” ujarnya seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Menurutnya, uang Rp1,5 miliar tersebut akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh tim penyidik lewat pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka.
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyampaikan setidaknya sudah ada 27 saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi Ra Latif.
Baca juga: Tiga Pesan Penting Wapres di Hari Anti Korupsi Sedunia 2022
Salah satu materi yang didalami ialah mengenai dugaan penggunaan uang korupsi oleh Ra Latif untuk survei elektabilitas.
“Kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 27 orang sebagai saksi,” jelasnya.
Lembaga antirasuah menduga Ra Latif menerima uang korupsi sekitar Rp5,3 miliar, termasuk dari hasil dugaan suap jual beli jabatan. Selain Ra Latif, KPK turut memproses hukum lima tersangka kasus dugaan suap lainnya.
Mereka di antaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Agus Eka Leandy; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wildan Yulianto; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili; dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat.
Mereka telah ditahan sejak 7 Desember hingga 26 Desember 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.
Baca juga: Jaksa Dakwa 5 Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Lingkungan di Serang
KPK menduga Ra Latif melalui orang kepercayaannya meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang ingin dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan untuk eselon 3 dan 4.
“Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp50 juta sampai dengan Rp150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka RALAI,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers, Kamis (8/12/2022) dini hari.
Atas perbuatannya, Ra Latif disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Sedangkan lima tersangka lainnya selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.
