Nasional

10 Ribu Buruh Jabodetabek akan Demo Tolak Perppu Cipta Kerja

MilenialNews.id – Sebanyak 10 ribu buruh akan menggelar aksi demo untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan digelar pada 14 Januari 2023 mendatang di depan Istana Merdeka, Jakarta.

“Partai buruh bersama organisasi serikat buruh dan serikat petani akan menggelar aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 14 Januari jam 9.30 – 12.00 WIB,” ujarnya, Senin, 9 Januari 2023.

Baca juga:  Wajib Miliki TDG, Pemkot Tangerang Lakukan Pengawasan Perizinan Gudang

Menurutnya, peserta aksi akan berasal dari Jabodetabek, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta dan Bandung Raya.

“Jumlah peserta aksi diperkirakan lebih dari 10 ribu orang,” katanya.

Baca : Viral! Bocah Buta Sebelah Akibat Main Lato-lato, Kok Bisa?

Selain di Jakarta, kata Said Iqbal, aksi juga berlangsung di kota-kota industri lainnya, seperti Semarang, Surabaya, Aceh, Medan, Palembang, Bengkulu, Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Banjarmasin, Ternate, Mataram, Makassar, Palu, Gorontalo, hingga Papua.

Baca juga:  Musim Hujan, Anggota DPRD Kota Tangerang Tampung Aspirasi Penebangan Pohon

“Isu-isu fokus pada menolak atau tidak setuju dengan isi Perppu 2 tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja,” jelasnya.

Pada dasarnya opsi penggunaan Perppu oleh pemerintah didukung kelompok buruh. Hanya saja, isi yang tertuang dalam Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan beberapa rekomendasi yang disampaikan.

Baca : Kuota Haji 2023 untuk Indonesia 221 Ribu Jemaah, tanpa Batasan Usia

Kemudian, dia juga menyebut melalui Perppu, artinya tak dibahas ulang di DPR RI. Mengenai langkah ini, Iqbal menduga adanya penyelewengan yang terjadi jika dibahas ulang di DPR.

Baca juga:  Dukung Inovasi Sekolah Berkelanjutan, Sinar Mas Land Sukses Gelar Festival Sekolah Berhati 2024

“Partai buruh dan organisasi serikat buruh tidak percaya dengan DPR yang sekarang. Kami mengaku punya pengalaman buruk pembahasan UU Cipta Kerja di 2020 dan kemudian disahkan. Penuh dengan ‘kebohongan’ dan tidak ada satupun usulan buruh dan petani yang masuk ke UU Cipta Kerja di tahun 2020,” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button