Fraksi-fraksi DPRD Dorong Pemkot Tangerang Perkuat Pendidikan Berbasis Vokasi

MilenialNews.id – Fraksi-fraksi DPRD Kota Tangerang memberi pandangan terhadap Raperda RPJMD 2025-2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Wali kota Tangerang.

Fraksi PDI Perjuangan salah satunya. Lewat juru bicaranya Teja Kusuma, terkait RPJMD PDI Perjuangan mendorong agar visi kampanye yang diusung pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terwujud secara konkret dalam lima tahun ke depan.

“Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya RPJMD sebagai wujud nyata visi-misi kepala daerah. Ini adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Teja dalam paripurna yang digelar Selasa (17/6/2025) siang.

Ia menggarisbawahi bahwa Fraksi PDI Perjuangan fokus pada tiga hal utama yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, serta penguatan infrastruktur dan akses ekonomi.

PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan Kota Tangerang. Dengan potensi besar usia produktif yang mendominasi struktur demografi, menurutnya, pembangunan SDM harus menjadi prioritas. “Pendidikan yang berbasis keterampilan atau vokasi harus diperkuat. Ini penting agar anak-anak muda kita bisa beradaptasi dengan dinamika global, terutama dalam penguasaan teknologi,” jelasnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SMA sebagai persiapan menuju pendidikan tinggi, serta memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh warga, termasuk perluasan sarana dan prasarana pendidikan. “Kalau pendidikan bagus, keterampilan masyarakat juga akan meningkat. Ini akan berdampak langsung terhadap daya serap tenaga kerja,” imbuh Teja.

Dalam bidang lingkungan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya menyelesaikan krisis sampah di Kota Tangerang yang telah mencapai status darurat. “Lima tahun ke depan, persoalan sampah harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengembangkan inovasi berbasis teknologi dalam pengelolaan sampah,” tegas Teja.

Menurutnya, pendekatan yang simultan perlu dilakukan, baik dari sisi hulu dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah, maupun dari sisi hilir dengan intervensi teknologi, seperti pengolahan sampah menjadi energi atau substitusi batu bara.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan catatan penting dalam sektor infrastruktur dan akses ekonomi. Teja menyatakan bahwa peningkatan akses jalan untuk mengurai kemacetan serta penanganan banjir melalui normalisasi saluran air dan pembangunan tandon atau embung harus menjadi program prioritas.

“Penanganan banjir harus dirancang lebih matang. Titik-titik rawan banjir perlu diperbaiki sistem drainasenya secara terintegrasi,” katanya. Selain itu, akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah juga harus diperkuat agar masyarakat tetap bertahan dan berkembang di tengah gejolak ekonomi nasional maupun global. “Kota Tangerang memiliki sektor informal yang cukup kuat, seperti kuliner dan jasa. Dengan dukungan modal dan pelatihan, sektor ini bisa berkembang pesat,” tutup Teja.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tangerang menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2025–2029 yang disampaikan oleh Wali Kota Tangerang.

Yeni Kusumaningrum menyoroti belum adanya kejelasan terhadap target capaian strategis dalam dokumen RPJMD, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta sektor prioritas pembangunan ekonomi Kota Tangerang ke depan.

“Kami belum melihat sejauh mana target capaian IPM dan pertumbuhan ekonomi yang hendak diraih dalam periode 2025–2029. Dalam situasi ekonomi nasional dan global yang penuh tantangan, penting untuk mengetahui sektor apa yang menjadi andalan agar target tersebut realistis dan terukur,” ujar Yeni.

Fraksi PKS juga mengungkapkan keprihatinan atas menurunnya identitas Kota Tangerang sebagai “Kota Seribu Industri” yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi kota. Menurut PKS, banyak industri tutup atau berpindah ke daerah lain, yang turut berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

“Harus ada langkah konkret dan program strategis yang dijalankan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah harus menjawab dengan kebijakan yang inovatif dan berpihak kepada masyarakat yang terdampak,” tegas Yeni.

Dalam pandangan Fraksi PKS, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus menjadi program prioritas. Mereka menilai kualitas SDM Kota Tangerang masih kalah bersaing dengan daerah lain di pasar kerja maupun sektor lainnya. “Kami meminta keseriusan pemerintah dalam meningkatkan daya saing SDM lokal. Program-program pendidikan dan pelatihan harus diarahkan untuk mencetak tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan mampu bersaing,” tambahnya.

Tingginya gini rasio atau ketimpangan ekonomi juga disoroti sebagai persoalan mendasar. Fraksi PKS menilai, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masih belum merata, cenderung terkonsentrasi pada kelompok dan wilayah tertentu saja.

“Pembangunan haruslah berkeadilan. Jangan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Pemerintah perlu memperhatikan wilayah yang tertinggal dan kelompok ekonomi kecil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” ucap Yeni.

Dalam sektor lingkungan hidup dan penataan transportasi, Fraksi PKS menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah kota semata. Diperlukan kolaborasi lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Masalah lingkungan harus dilihat secara regional. Sungai, polusi udara, dan pengelolaan sampah perlu ditangani bersama dengan wilayah sekitar. Kami juga belum melihat program konkret yang mengarah ke sana dalam dokumen RPJMD ini,” ungkap Yeni.

PKS juga mempertanyakan mengapa potensi strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta, Sungai Cisadane, dan kekayaan budaya lokal belum diangkat sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. “Wilayah sekitar bandara, yang seharusnya bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, justru tertinggal dari sisi infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Padahal kawasan ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat jasa dan investasi,” jelasnya.

Selain itu PKS juga memberikan perhatian terhadap isu sosial dan moral masyarakat, terutama meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, seks bebas, perundungan, dan pelecehan seksual di Kota Tangerang. “Kami sangat mendukung visi Kota Tangerang ber-Akhlakul Karimah. Namun perlu dijabarkan secara strategis dalam program-program nyata, termasuk penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai benteng utama,” tutur Yeni.

Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kota Tangerang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan menjalankan program sosial, keagamaan, dan pendidikan karakter yang berkelanjutan.

Menutup pandangan fraksinya, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-18 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024. “Capaian ini patut diapresiasi. Semoga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus bekerja keras dan meningkatkan pelayanan publik,” tutup Yeni.

Menanggapi pandangan umum dari fraksi-fraksi, Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas masukan konstruktif yang diberikan. Terkait Raperda RPJMD 2025–2029, Sachrudin, menjelaskan, penyusunan dokumen tersebut telah melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengakomodasi aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Penyusunannya mengacu pada asas kolaboratif dan prinsip Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound atau SMART untuk menjamin efektivitas pemantauan dan evaluasi.

“Kami sepakat bahwa RPJMD tidak boleh menjadi sekadar dokumen formalitas lima tahunan. Oleh karena itu, pelaksanaannya akan didukung oleh penguatan aspek penganggaran, kelembagaan, serta pengawasan yang partisipatif,” tegas Sachrudin.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan kinerja keuangan yang baik, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemkot dalam membangun Kota Tangerang secara berkelanjutan. “Capaian itu tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan Kota Tangerang,” pungkas Wali Kota Sachrudin.